Program RPLP untuk mewujudkan suksesnya Kotaku (Kota Tanpa Kumuh), Menuju Permukiman Kelurahan/Desa Layak Huni dan Berkelanjutan

Tinggal di kawasan atau permukiman yang nyaman tentu dambaan semua orang. Penataan lingkungan perumahan warga yang baik, tentu membutuhkan suatu program yang dalam pelaksanaannya harus mendapat dukungan penuh dari semua pihak. Program tersebut dapat diwujudkan melalui RPLP.



RPLP merupakan singkatan dari Rencana Penataan Lingkungan Perumahan. Sebuah program rencana tata ruang pembangunan di tingkat kelurahan/desa untuk kurun waktu 5 tahun yang disusun berdasarkan aspirasi, kebutuhan dan cita-cita masyarakat untuk memperbaiki kondisi lingkungan permukiman mereka, serta mendukung kesiap-siagaan masyarakat terhadap bencana.


RPLP juga berisi peta kondisi eksisting atau rona awal, peta topografi dan peta rencana peruntukan lahan 5 tahun kedepan, analisis perkara-perkara kritis kemungkinan kerusakan lingkungan dan sosial, rencana infrastruktur, rencana fasilitas dan utilitas permukiman, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (RPLS), aturan-aturan dan kesepakatan-kesepakatan tentang pembangunan kawasan.


RPLP merupakan pedoman dan alat kontrol/pengawasan pembangunan kawaasan bagi masyarakat, pemerintah, swasta, LSM dan pendonor yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan permukiman di tingkat kelurahan/desa.


Program RPLP harus disusun dan disepakati oleh warga masyarakat dan kesepakatan tersebut disahkan oleh Lurah dan Badan Ketahanan Masyarakat (BKM) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat (LKM). Sebelum disahkan oleh kedua belah pihak, RPLP perlu dikonsultasikan dengan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan dinas/instansi terkait, untuk memastikan bahwa RPLP tersebut telah selaras dan terintegrasi dengan rencana tata ruang dan rencana pembangunan kota/kabupaten secara keseluruhan, dan untuk pengelolaan lingkungan secara baik.


Penyusunan RPLP ini harus dilakukan secara partisipatif, artinya akan melibatkan 3 unsur utama pembangunan, yaitu sektor masyarakat, sektor pemerintah dan sektor usaha dalam proses pengambilan keputusan, dengan memberikan peran pengambil keputusan final kepada sektor masyarakat, sebagai peruntukan pembangunan dilaksanakan, sehingga pada akhirnya, RPLP dapat mewujudkan cita-cita dalam bentuk dokumen yang teintegrasi dengan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) ataupun Renstra Kecamatan (Rencana Strategis Kecamatan).

Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan

Dalam rangka pelestarian dan keberlanjutan hasil-hasil pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan, maka perlu adanya pemanfaatan dan pemeliharaan yang optimal oleh masyarakat. Pembangunan melalui program Kotaku dengan entry point pemberdayaan masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, yaitu bahwa masyarakat yang paling mengetahui permasalahan yang mereka hadapi, mengetahui kebutuhan mereka (solusi permasalahan), merencanakan teknis pelaksanaan dan memutuskan sendiri infrastruktur yang akan dibangun. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, masyarakat akan melaksanakan sendiri dan mengawasi kegiatan pembangunannya.


Dari mekanisme peran serta tersebut, “rasa membutuhkan infrastruktur (tahap perencanaan)” dan “rasa memiliki infrasturktur (tahap pelaksanaan)” ini, diharapkan muncul “kesadaran dan tanggungjawab” untuk memelihara infrastruktur yang  telah dibangun, sehingga dapat memberikan manfaat yang berkesinambungan dan lestari.


Dengan pertimbangan bahwa konsultan pendamping tidak dapat secara terus-menerus memberikan pendampingan secara teknis, selama tahap pemnfaatan dan pemeliharaan ini, maka pemerintah kabupaten/kota, selaku pembina masyarakat perlu secara intensif memfasilitasi kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan.


Kegiatan pada tahap ini mencakup :

Pengorganisasian

Pembentukan Organisasai

Pembentukan organisasi pengelola pemanfaatan dan pemeliharaan dilakukan oleh KPP (Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan). Kelompok ini dapat dibentuk dengan menggunakan organisasi kemasyarakatan yang sudah  ada, atau dengan membentuk organisasi baru dilengkapi dengan susunan kepengurusan.

Penyusunan Program Kerja

Untuk melaksanakan kegiatan, maka organisasi KPP perlu menyusun program kerja pemanfaatan dan pemeliharaan. Program kerja ini meliputi aturan organisasi dan rencana kerja yang disepakati bersama oleh masyarakat.

Operasional dan Pemeliharaan

Pemanfaatan/pengoperasian yang berarti penggunaan prasarana harus sesuai dengan fungsi utama prasarananya;

Pemeliharaan yang berarti kegiatan yang dilakukan, baik secara rutin maupun berkala, harus tetap menjaga prasarana yang telah dibangun sehingga dapat berfungsi dengan baik.

Pengembangan Infrastruktur

Kegiatan pengembangan infrastruktur merupakan lanjutan dari kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan. Dari hasil pemanfaatan dan pemeliharaan dapat dilakukan pengembangan infrastruktur yang telah ada, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, guna memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar keasadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan, dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.


Tujuan PHBS adalah meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat agar hidup bersih dan sehat, serta agar masyarakat termasuk swasta dan dunia usaha, berperan aktif mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.


Perilaku seseorang menyangkut kebersihan, dapat memengaruhi kesehatannya.  Banyak penyakit dapat dihindari dengan PHBS, mulai dari diare, DBD, flu burung ataupun flu babi. Salah satu faktor yang mendukung PHBS adalah kesehatan lingkungan.


Lingkungan diartikan sebagai akumulasi dari kondisi fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik yang memengaruhi kehidupan dari komunitas tersebut.


Sedangkan kesehatan dari suatu komunitas tergantung pada integritas lingkungan fisik, nilai kemanusiaan dalam hubungan sosial, ketersediaan sumber yang diperlukan dalam mempertahankan hidup dan penanggulangan penyakit, mengatasi gangguan kesehatan secara wajar, pekerjaan dan pendidikan yang dapat tercapai, pelestarian kebiudayaan dan toleransi terhadap perbedaan jenis, akses dari garus kketurunan serta rasa ingin berkuasa dan memiliki harapan.

Indikator PHBS kesehatan lingkungan :

Perumahan bersih dan sehat

Persyaratan rumah sehat menjadi sangat penting.

Penyediaan air bersih

Menurut WHO, di negara maju, tiap orang memerlukan air sekitar 60-120 liter per hari. Sedangkan di negara berkembang seperti di Indonesia, tiap orang memerlukan air sekitar 30-60 liter per hari.

Pembuangan kotoran manusia (tinja)

Masalah pembuangan tinja merupakan masalah urgen untuk diatasi, karena tinja dapat menyebabkan penyakit, antara lain typoid, disentri, kolera dan sebagainya.

Penanganan sampah

Sampah harus dikelola dengan baik sehingga tidak berdampak buruk pada masyarakat.

Penanganan air limbah

Air limbah dapat dibagi menjadi : berasal dari rumah tangga, berasal dari industri dan berasal dari kotapraja.


Penanganan dan penataan permukiman warga yang baik, layak huni dan berkelanjutan akan menciptakan kondisi masyarakat yang sehat dan produktif. Hal ini sangat diperlukan untuk mewujudkan terciptanya sumber daya manusia dengan kapasitas yang optimal dan berdaya guna.



Sumber daya manusia yang berdaya guna dan produktif, akan memberikan kontribusi besar bagi kelancaran program-program yang dicanangkan pemerintah, guna mewujudkan pembangunan bangsa yang berkesinambungan.


#sumber : materi pada acara Sosialisasi RPLP yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nganjuk bersama LKM Kabupaten Nganjuk